Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN PELAJAR INDONESIA UTP

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Anggota Biasa

Adalah semua pelajar berwarga negara Indonesia dan terdaftar di UTP.

Pasal 2
Anggota Luar Biasa

Adalah semua orang yang menjadi keluarga dari anggota biasa dan tinggal bersama di Malaysia dan mempunyai kepedulian terhadap PPI UTP.

Pasal 3
Anggota Kehormatan

Adalah orang yang berjasa kepada PPI UTP dan ditetapkan oleh pengurus PPI UTP sebagai anggota kehormatan

Pasal 4
Masa Keanggotaan

  1. Keanggotaan berlaku sejak warga negara Indonesia tersebut terdaftar sebagai pelajar UTP
  2. Keanggotaan berakhir jika tidak lagi terdaftar sebagai pelajar UTP atau meninggal dunia.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5
Hak

  1. Anggota biasa mempunyai hak bicara, hak memilih dan hak dipilih.
  2. Anggota Luar Biasa hanya mempunyai hak mengajukan saran atau usulan dan pertanyaan kepada pengurus baik secara lisan atau tulisan.
  3. Anggota kehormatan dapat mengajukan saran atau pendapat bila diperlukan.
  4. Semua anggota mendapatkan perlakuan yang adil dan mengikuti kegiatan yang diadakan PPI-UTP.

Pasal 6
Kewajiban

  1. Membayar uang iuran bila diperlukan.
  2. Menjaga nama baik organisasi.
  3. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan PPI UTP.
  4. Bagi anggota biasa yang meninggalkan UTP selama lebih dari 3 bulan dalam semester berjalan, anggota luar biasa dan anggota kehormatan tidak berlaku ayat (1).

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

A. STRUKTUR KEKUASAAN

BAGIAN I
MUSYAWARAH UMUM

Pasal 7
Status

  1. Musyawarah Umum memegang kekuasaan tertinggi PPI-UTP.
  2. Musyawarah Umum merupakan musyawarah anggota PPI-UTP.
  3. Musyawarah Umum diadakan setiap akhir masa kepengurusan.
  4. Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Umum dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat (3).
  5. Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Umum dapat dilaksanakan atas inisiatif satu anggota dengan persetujuan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah anggota.

Pasal 8
Kekuasaan dan Wewenang

  1. Meminta laporan pertanggungjawaban pengurus PPI UTP.
  2. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Haluan Organisasi.
  3. Memilih dan mengesahkan ketua umum dan formatur PPI UTP.

Pasal 9
Tata Tertib

  1. Peserta Musyawarah Umum terdiri dari Pengurus PPI UTP,dan anggota.
  2. Pimpinan sidang Musyawarah Umum dipilih oleh dan dari peserta Musyawarah Umum.
  3. Musyawarah Umum baru dinyatakan sah bila dihadiri oleh lebih separuh jumlah anggota.
  4. Apabila ayat (3) tidak terpenuhi maka Musyawarah Umum diundur 2 x 30 menit setelah itu dinyatakan sah.
  5. Setelah menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan dibahas oleh Musyawarah Umum, maka pengurus PPI UTP dinyatakan demisioner.

B. STRUKTUR KEPEMIMPINAN

BAGIAN I
PENGURUS PPI UTP

Pasal 10
Status

  1. Masa jabatan pengurus adalah 1 (satu) tahun.
  2. Masa jabatan pengurus dimulai sejak penyerahan kekuasaan dari Pengurus demisioner pada Musyawarah Umum.

Pasal 11
Personalia pengurus

  1. Formasi pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, sekretaris umum , bendahara umum serta bidang-bidang yang diperlukan yang dipilih dan dilantik oleh Ketua Umum.
  2. Ketua umum tidak dibenarkan menjabat lebih dari satu periode kepengurusan sebagai ketua umum PPI UTP.
  3. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non-aktif, maka mandat ketua umum diserahkan lepada sekretaris umum.

Pasal 12
Syarat Pengurus PPI-UTP

  1. Pengurus terdaftar sebagai anggota PPI-UTP.
  2. Menyatakan bersedia untuk dipilih atas usulan penunjukan terhadap dirinya.
  3. Terdaftar secara resmi sebagai pelajar UTP dengan sisa masa studi sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, dan telah berstatus mahasiswa sekurang-kurangnya 1 (satu) semester, dengan bukti menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa.
  4. Pengurus tidak sedang dalam masa percobaan atau percobaan-dan-peringatan (Probation/Probation and Warning).
  5. Pengurus tidak sedang menjalani Industrial Training dalam masa kepengurusannya.
  6. Pengurus tidak berencana pergi dari UTP dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan berturut – turut pada masa kepengurusan.
  7. Memiliki potensi dan dedikasi untuk memimpin organisasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai unsur pengurus PPI yang lain, baik ditingkat pusat maupun cabang.
  8. Berprestasi dalam bidang akademik, memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh serta selalu mengutamakan kejujuran dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 13
Tugas dan Wewenang

  1. Pengurus demisioner segera menyerahkan jabatan kepada ketua umum PPI UTP yang baru pada saat Musyawarah Umum dan selambat-lambatnya 7 hari setelah Musyawarah Umum, personalia pengurus PPI UTP yang baru sudah terbentuk.
  2. Pengurus PPI UTP yang baru dapat menjalankan tugas setelah serah terima jabatan dari pengurus demisioner.
  3. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Umum.
  4. Menyelenggrakan Musyawarah Umum pada akhir periode kepengurusan.
  5. Menyiapkan draf materi Musyawarah Umum.
  6. Dapat menskorsing, mereshuffle dan merehabilitasi secara langsung terhadap anggota atau pengurus.

Pasal 14
Ketua Umum

  1. Ketua Umum bertanggung jawab langsung kepada Musyawarah Umum.
  2. Untuk menjadi Ketua Umum, minimal telah kuliah di UTP selama 1(satu) semester.
  3. Ketua Umum yang telah selesai masa jabatannya tidak boleh menjadi presiden lagi.
  4. Ketua Umum dipilih oleh anggota sesuai tata tertib pada Pemilihan Umum yang diadakan per tahun.
  5. Ketua Umum terpilih dilantik pada Musyawarah Umum.
  6. Ketua Umum tidak boleh menjadi pengurus MPP dan/atau ISC UTP.

BAB IV
KEUANGAN

Pasal 15

  1. Keuangan PPI-UTP berasal dari iuran anggota, sokongan kedutaan, keuntungan kegiatan, dan sponsor.
  2. Besar iuran anggota ditentukan oleh Pengurus berjalan.
  3. Kas PPI-UTP digunakan untuk biaya operasional dan kebutuhan bersama lainnya.
  4. Kas PPI-UTP dikeluarkan atas persetujuan bersama Ketua Umum dan bendahara umum.
  5. Arsip keuangan dipegang oleh bendahara umum.
  6. Rekening bank dibuat atas nama PPI-UTP dan akan diwariskan antar bendahara umum.

BAB VI
PERUBAHAN

Pasal 16

  1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan oleh Musyawarah Umum.
  2. Rencana perubahan Anggaran Rumah Tangga disampaikan kepada anggota melalui sarana komunikasi yang tersedia kemudian diajukan untuk disahkan dalam Musyawarah Umum yang berikutnya.

BAB VII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 17

Setiap anggota PPI-UTP harus mengetahui isi Anggaran Rumah Tangga ini setelah ditetapkan.

Pasal 18

Setiap anggota PPI UTP harus mentaati Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 19

Apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar akan disesuaikan dan akan disahkan dalam Musyawarah Umum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: